Pada 28-29 Juni 2018 dua asesor BAN PT mengunjungi Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta. Dr. Toto Sugito, S.Sos., M.Si. dan Dr. Ani yuningsing, M.Si. selain bertemu pimpinan dan pengurus prodi juga berdialog dengan para mahasiswa, alumni dan pengguna. Pak Toto dan Bu Ani juga sempat melihat dari dekat fasilitas pendidikan seperti perpustakaan. Labsoskom, ruang multimedia, dan studio Radio Ganesha.

Pada 6-8 Mei 2008 Prodi dan Imako mengadakan Visti Media ke Jakarta. Lembaga yang dikunjungi antara lain Kantor Kominfo RI, Kantor Berita Foto Antara, MNC TV,dan Sinamatek. Vist Media sangat bermanfaat bagi peserta yang berjumlah sekitar 40 orang itu. Selama ini mereka mengetahui dari media tentang lembaga-lembaga yang dikunjungi tersebut. Dengan vist media itu mahasiswa dapat melihat dari dekat bahkan mencoba siaran saat di MNC TV. Mahasiswa saat di Kominfo juga mendapat informasi tentang bagaimana rumitnya media penyiaran di Indonesia dan susahnya menghentikan konten negatif di internet. Kunjungan ke Kantor Berita Foto Antara dan Sinematek membuka mata para mahasiswa betapa pentingnya arsip bagi kemajuan bangsa. Pada visit media ini para mahasisswa didampingi dua dosen yaitu Tri Agus Susanto dan Agustinus Dwi Nugroho.

Layak Dua Periode Menjadi Bupati Tapanuli Utara http://www.beritanarwastu.com/berita-layak-dua-periode-menjadi-bupati-tapanuli-utara.html#.WmgXC6d6e6Q.whatsapp

Yogyakarta,18 Desember 2017.
Mestinya UU Desa bisa menjadi jembatan emas agar desa mandiri, demokratis dan sejahtera. Namun rupanya supra desa rak rela. Mereka tetap ingin cawe-cawe ambil untung. UU Desa yang revolusioner kini melenceng tak seperti roh awalnya. Itulah salah satu yang mengemuka pada Sarasehan Refleksi 4 Tahun UU Desa No 6 / 2014, di STPMD “APMD” Yogyakarta, Senin, (18/12).

Sarasehan dihadiri sekitar 125 orang yang terdiri dari kepala desa, pendamping desa, pegiat desa, LSM, pejabat Pemda bidang pemberdayaan desa /masyarakat, peneliti, mahasiswa, dan dosen. Sarasehan ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Desa dan Adat (PSDA) STPMD “APMD” Yogyakarta dan Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa (FPPD).

Tampil sebagai pemantik diskusi Dr. Sutoro Eko, dosen kampus itu dan juga mantan tim ahli DPR untuk RUU Desa. Menurut Sutoro Eko, sarasehan ini, bertempat di pinggiran, dengan cara swadaya dan gotong royong, kaum pinggiran menggunakan perspektif pinggiran berdiskusi soal 4 tahun UU Desa. Perspektif pinggiran hendak menemukan dan meneguhkan kesejatian desa untuk kepentingan desa dan rakyat, sembari menantang perspektif konsentris (utama, pusat dan tengah) yang hanya sibuk dengan industri dana desa.

“Paling tidak jaring belajar dan gerakan ini berguna untuk saling menyemangati sekaligus mendorong para pemimpin desa dan pegiat desa dalam melewati jalan sempit berliku dan berkelok,” ujar Sutoro.
Dengan sarasehan ini, lanjut Sutoro, curhat original begitu tumpah ruah dalam forum diskusi ini. Ada curhat tentang belenggu regulasi, regulasi untuk mengkriminalisasi, pembodohan desa, laporan desa yang berlapis, pengaturan BUMDesa yang tidak tuntas, tindakan APH yang berlebihan, padat karya yang memiskinkan, desa jadi obyek, proyek yang top down dan ditarget, ruang desa yang sempit, kades tidak sempat mikir penguatan potensi lokal karena sibuk laporan, dan sebagainya.

Menurut Agus Tri Raharjo, mantan kepala desa yang sekaligus sebagai penggerak dan pejuang UU Desa 4 tahun lalu, “Sosialisasi UU Desa ke masyarakat masih sangat kurang. Di setiap desa perlu ditumbuhkan Forum Masyarakat Peduli Desa untuk mengontrol kepala desa dan BPD.”

#SaveUUDesa

Empat tahun lalu, tepatnya 18 Desember 2013, menjadi tonggak pembaruan Desa dengan disetujuinya RUU Desa menjadi UU Desa oleh paripurna DPR. Regulasi tersebut menegaskan pengakuan negara atas hak-hak konstitusional Desa sebagai satuan sosial dan pemerintahan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Desa tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari pemerintah supra Desa. Implikasinya, negara mengakui otonomi Desa untuk mengurus urusannya, termasuk kewenangan yang didapatkan dari asal-usul Desa seperti hak ulayat serta mengelola (bukan menerima) berbagai urusan yang dirumuskan berdasar kepentingan setempat.

Format baru pengakuan eksistensi Desa ini sekaligus diikuti oleh pengembangan berbagai sumber dana penerimaan untuk membiayai kewenangan Desa. Selain kewenangan untuk menggali Pendapatan Asli (termasuk pengusahaan atas aset dan kekayaan milik Desa), Desa mendapatkan sumber penerimaan lain dari APBN berupa Dana Desa. Desa juga juga dipastikan menerima APBD Kabupaten/Kota berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak dan retribusi daerah. Selain itu, juga berpeluang mendapatkan sumber penerimaan lain dari bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan sumber lainnya yang sah.

Secara revolusioner, UU Desa tersebut membuka jalan bagi perubahan fundamental bagi desa denganmenghadirkan kesempatan serta tantangan pada saat bersamaan. Di satu sisi, UU Desa menyediakan ruang bagi Desa untuk menghidupkan kembali demokrasi Desa dengan spirit kemandirian lokal untuk mencapai kemakmuran. UU menyediakan mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dalam memutus urusan strategis Desayang berangkat dari perspektif kepentingan lokal. Disisi lain regulasi itu juga mendudukkan Desa pada tantangan berupa kesiapan pelaku kebijakan baik Desa dan supra Desa dalam menerjemahkan spirit UU Desa menjadi regulasi operasional.

Setelah berjalan empat tahun, spirit UU Desa tersebut belum ditangkap dengan baik oleh pelaku kebijakan oleh Desa dan terutama oleh pelaku kebijakan supra Desa. Berbagai produk regulasi turunan UU Desa dan praktik kebijakan justru menunjukkan intensi hendak membajak UU Desa. Gejala tersebut tampak dari produk hukum (baik PP, Peraturan Menteri, hingga Perda) yang diterbitkan justru memerangkap Desa dalam perkara-perkara teknis-administratif. Alhasil, Para Pamong Desa Desa lebih bergairah mengurus administrasi Dana Desa ketimbang mendinamisasi musyawarah desa sebagai forum redemokratisasi Desa. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU Desa belumlah digerakkan oleh spirit demokrasi, kemandirian dan kerakyatan.

Langgam pembajakan UU Desa tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan sikap para birokrat-teknokrat, para ahli, dan juga didukung oleh sebagian politisi bahwa Desa tidak/belum siap mengelola otonomi aslinya. Perangkat Desa misalnya, dianggap tidak menguasai aspek-aspek administrasi keuangan baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang rumit. Walhasil, mereka dipaksa untuk menguasai penatausahaan keuangan, namun abai terhadap substansi Dana Desa sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan warganya sebagai perwujudan dari konsensus warga Desa yang dibangun dari forum-forum deliberatif warga.

Pernyataan tersebut selalu diletakkan dalam argumen bahwa Desa tidak memiliki kapasitas tata kelola keuangan yang berujung pada berseminya moral hazard para perangkatnya. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan OTT KPK dalam kasus dugaan penyelewengan Dana Desa yang melibatkan Bupati dan Kajari Pamekasan. KPK sendiri telah menerima 662 aduan publik, sementara Polri menerima 900 aduan dan tengah menindaklanjti 167 laporan terkait pengelolaan Dana Desa. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah melalui Kementrian Desa, Kementrian Dalam Negeri dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman “Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa”.

Berbagai argumen yang disajikan telah menyudutkan Desa dengan tidak adil. Jika dibandingkan dengan otonomi daerah sejak tahun 1999, apakah desentralisasi juga telah bebas dari praktik tata kelola korup? Berapa banyak para kepala daerah dan pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi? Secara faktual justru memunculkan ungkapan sinikal yang bermakna otonomi daerah tidak menghasilkan desentralisasi kesejahteraan namun justru menghasilkan desentralisasi korupsi yang menyebar ke daerah. Dalam konteks tersebut, sebetulnya menjadi jelas, bahwa praktik-praktik tata kelola yang korup bukan berakar pada desain otonomi daerah.

Hari-hari ini semakin terang benderang, wacana publik diarahkan pada bahwa Desa tidak mampu melaksanakan mandat UU Desa.Isu korupsi Dana Desa selalu dihembuskan untuk melucuti satu per satu kewenangan Desa. Upaya distorsi-reduksi terhadap UU Desa terus dlakukan bahkan oleh negara sendiri. Hal ini semakin menegaskan bahwa negara belumlah berubah: selalu menempatkan Desa sebagai alas kaki kekuasaan Negara. Menjadi penting untuk terus membangun counter terhadap upaya distorsi-reduksi yang terus menggerogoti UU Desa. Menjadi jelas, tantangan hari ini adalah mengembalikan kembali praktik implementasi UU Desa pada marwahnya.

Oleh: Yuli Setyowati

Masyarakat yang hidup dengan stigma “kampung preman” sering dipersepsi sebagai tipe masyarakat yang sulit berubah. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan yang dianggap tidak lazim oleh masyarakat lain. Adanya perilaku-perilaku masyarakat yang bersifat negatif, seperti perilaku kekerasan dan kriminal membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu. Namun demikian, persepsi tersebut tidaklah selalu benar. Kampung Badran merupakan wilayah yang telah lama hidup dengan stigma sebagai “kampung preman”. Beberapa dekade yang lalu masyarakatnya sempat mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan dan menakutkan. Namun kondisi tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan sekitar 15 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena adanya upaya perubahan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan didukung oleh adanya program CSR PT. Sarihusada selama lima tahun, yaitu tahun 2009-2014. Adanya kondisi paradoks itulah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Badran, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis Yogyakarta. Secara khusus penelitian ini dilakukan di RW 11 dengan alasan bahwa implementasi program CSR PT. Sarihusada pada tahun 2009-2104 dilaksanakan di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana proses pemberdayaan yang terjadi di “kampung preman” Badran Yogyakarta?; (2) Bagaimana tindakan komunikatif masyarakat pada proses pemberdayaan melalui program CSR?; dan (3) Model pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat komunikatif seperti apakah yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat “kampung preman”?
Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, focus group discussion (FGD), dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Informan terpilih sebanyak 28 orang yang terdiri dari lima orang informan kunci dan 23 orang informan. Untuk keperluan triangulasi, terdapat enam orang informan pendukung yang informasinya diperoleh dari FGD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, proses pemberdayaan masyarakat “kampung preman” Badran Yogyakarta merupakan perpaduan dari proses yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri dan dari luar melalui program CSR PT. Sarihusada. Proses pemberdayaan muncul dengan adanya inisiasi beberapa tokoh masyarakat yang menginginkan adanya perubahan stigma kampung preman. Proses tersebut dimulai dengan “membangun budaya malu”. Program CSR PT. Sarihusada di Kampung Badran sebagai akselerasi bagi proses pemberdayaan yang diinisiasi oleh para tokoh masyarakat setempat. Dikatakan sebagai akselerasi karena semangat perubahan untuk keluar dari stigma sebagai “kampung preman” telah muncul beberapa tahun sebelum CSR dilaksanakan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan melalui program CSR bukanlah satu-satunya penentu terjadinya perubahan dalam masyarakat, melainkan sebagai akselerator bagi tumbuhnya kesadaran dan perubahan pola pikir yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

Kedua, tindakan komunikatif masyarakat ”kampung preman” dalam proses pemberdayaan dapat dilihat dari: (a) munculnya perubahan pola pikir masyarakat yang membawa mereka pada pola perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam proses perubahan sebelum adanya program CSR dapat dilihat bahwa pada masyarakat terjadi proses self-help (menolong diri sendiri) untuk keluar dari stigma sebagai ”kampung preman”; (b) Tindakan komunikatif masyarakat berdasarkan empat klaim menurut teori tindakan komunikatif dari Habermas dalam proses pemberdayaan juga memperlihatkan adanya kemampuan masyarakat menggerakkan mereka pada suatu kondisi kehidupan yang didasari oleh adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama untuk mengontrol perilaku mereka sendiri atau disebut self-regulation; (c) Berfungsinya kelompok-kelompok sosial menjadi ruang-ruang publik bagi masyarakat untuk berekspresi, sehingga menumbuhkan emansipasi dan solidaritas di kalangan masyarakat. Kelompok sosial sebagai wadah paling efektif untuk pemberdayaan di tingkat komunitas yang memampukan individu untuk mengorganisir diri dalam kelompok tersebut (collective self-empowerment). Dalam kelompok inilah akan terjadi suatu dialogical encounter (pertemuan dialogis) yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok.

Ketiga, konstruksi model pemberdayaan masyarakat “kampung preman” dalam masyarakat komunikatif guyub rukun merupakan model pemberdayaan masyarakat hasil kolaborasi antara aspek: teoretik, hasil temuan dan harapan masyarakat. Aspek teoretik dapat dilihat dari teori tindakan komunikatif. Sumbangan teori tindakan komunikatif sangat berarti dalam melihat proses diskursus antar anggota masyarakat yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan menuju pada perubahan yang diinginkan bersama. Proses diskursus tersebut terjadi dalam ruang-ruang publik yang telah terbentuk di masyarakat. Aspek hasil temuan memperlihatkan bahwa proses komunikasi di ruang-ruang publik mengkondisikan masyarakat dalam posisi yang setara, sehingga proses tersebut dapat menghasilkan komunikasi yang efektif. Kefektifan komunikasi antar anggota masyarakat dapat dilihat dari suasana yang guyub rukun dalam berbagai situasi. Oleh sebab itu, tipe masyarakat komunikatif dalam model ini adalah masyarakat yang guyub rukun yang ditandai dengan cara masyarakat melestarikan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, solidaritas antarwarga, mempertahankan sikap toleransi antarumat beragama, adanya perlakuan setara terhadap perbedaan status sosial ekonomi, dan adanya kebanggaan terhadap kampungnya sehingga menciptakan sense of belonging (rasa memiliki) yang tinggi. Aspek harapan masyarakat terlihat dari kesadaran mereka tentang pengalaman hidup sebagai masyarakat yang dikenai stigma sebagai “kampung preman” menuju pada perubahan-perubahan yang saat ini telah dicapai dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berkembangnya potensi masyarakat dalam berbagai bidang menghasilkan harapan mereka untuk mengembangkan Kampung Badran menjadi kampung wisata edukatif. Harapan ini didasari oleh semangat kebersamaan masyarakat untuk terus belajar mengembangkan wilayahnya dengan potensi yang dimiliki dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Keterangan: Tulisan ini merupakan ringkasan disertasi penulis berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat “Kampung Preman” Dalam Masyarakat Komunikatif Guyub Rukun (Program CSR PT. Sarihusada di Yogyakarta) yang dipertahankan di Program Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Solo, 31 Agustus 2017.

Oleh Fajarini Sulistyowati

Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangatlah cepat. Perkembangan media untuk berkomunikasi semakin canggih dan berkembang. Beberapa tahun yang lalu kondisi komunikasi dan informasi di desa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar. Di era ini, kesenjangan komunikasi dan informasi sudah mulai teratasi dengan berbagai teknologi informasi yang semakin canggih.

Pada tahun 2006 di Yogyakarta terjadi gempa yang cukup besar, salah satu daerah yang terkena dampak cukup besar tersebut adalah desa-desa di Kecamatan Dlingo di Bantul. Desa-desa ini termasuk desa yang tertinggal karena gersang dan lokasinya yang jauh dari pusat kota. Desa ini lebih banyak dikenal orang karena ketertinggalannya namun kondisi ini sekarang mulai bergeser. Saat ini, desa-desa tersebut menjadi salah satu kawasan wisata favorit di DIY.

Berbagai objek wisata alam menjadi daya tarik masyarakat luas, mulai dari Hutan Pinus wilayah Pengger, Puncak Becici di desa Munthuk, kebun buah Mangunan, Hutan pinus Mangunan dan lain-lain. Mungkin masyarakat di desa-desa tersebut pun tidak membayangkan bahwa desa-desa mereka menjadi tujuan wisata hingga mantan Presiden USA Barack Obama pun dating ke desa itu.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pemicu terpublikasinya keindahan alam yang ada di desa-desa tersebut. Dengan ini semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak pilihan media yang dapat digunakan masyarakat desa untuk mewujudkan keberdayaannya dan membangun daerahnya dengan berjaringan akan semakin mudah. Hal ini menjadi salah satu pemicu desa-desa di atas menjadi daerah wisata yang popular. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak luar biasa terhadap penyebaran informasi. Kecepatan dan distribusi media ini dalam memproduksi informasi tidaklah terbantahkan. Beragam jenis konten yang bias diunggah, peristiwa baik berupa foto maupun film dapat disampaikan ke publik secara luas. Bahkan media ini memberikan kesempatan bagi khalayak untuk memroduksi sendiri berita dan mendistribusikan (Gilmor, 2004). Keberagaman media membuat informasi bias tersebar melalui beragam jenis baik berupa teks, audio maupun audio visual.

Namun, kehadiran teknologi komunikasi dan informasi tidaklah lepas dari kritik. Bagi sebagian masyarakat perkembangan teknologi ini memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan perekonomian masyarakat namun bagi sebagian masyarakat yang lain hal ini juga akan menyebabkan masyarakat semakin terjerat dalam system social dan ekonomi global, (Nasir dkk: 2006, 20). Hal ini sesuai dengan pendapat Fiske (2016: xi), Fiske memandang internet hanya sebagai salah satu medan peperangan bagi terjadinya pertentangan terus menerus antara makna kenikmatan, pengetahuan dan kuasa.

Hal inilah yang menjadi pemikiran bersama bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif bagi masyarakat namun di sisi lain kehadirannyaakan memunculkan dampak negatif pada masyarakat. Untuk membendung kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sangatlah tidak mungkin dilakukan. Hal penting yang harus dilakukan adalah mempersiapkan masyarakatnya untuk dapat menggunakan dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

Semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia dapat dilihat dari data laporan survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016, jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 132.7 juta orang dari 256.2 juta orang populasi Indonesia. Ini berarti, pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 51.8% dari jumlah penduduk Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti teknologi informasi dan komunikasi sudah diakses lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia.

Literasi Media Digital

Literasi media merupakan gerakan membangun kesadaran dan kemampuan public untuk mengendalikan penggunaan media dalam memenuhi kebutuhannya, (Danarka Sasangka, 2010:33). Menurutnya lebih lanjut, gerakan literasi media sudah dilakukan di banyak negara lain yang telah mengalami kompleksitas wujud efek dalam kehidupan masyarakatnya akibat interaksi yang intens dengan media, informasi dan teknologi lanjut. Gerakan literasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat desa agar mereka berdaya di hadapan media digital bukan hanya mampu mengkonsumsi media tersebut namun secara cerdas menggunakan media tersebut.

Kehadiran internet bagi masyarakat berdampak positif tetapi di sisi yang lain berbagai jenis informasi tersebar tanpa ada penyaringan mengakibatkan masyarakat sulit mendeteksi kebenaran informas itersebut. Berbagai berita bohong (hoaks) akan memunculkan kegelisahan bagi masyarakat apalagi bila yang menerima adalah masyarakat yang belum paham adanya berita bohong.

Masyarakat desa termasuk menjadi kelompok yang rentan terhadap berita bohong. Berita yang isinya kebohongan akan mudah memprovokasi masyarakat. Sebagai contoh, adanya kasus meninggalnya Maman Budiman di Pontianak akibat dikeroyok warga karena disangka penculik anak gara-gara kabar yang beredar di masyarakat di awal tahun 2017. Perusakan vihara di Tanjung Balai di Sumatera Utara pertengahan Juli 2016 juga disebabkan berita provokasi di media sosial, (Kompas 18 Juli 2017).

Hoaks muncul umumnya disebar menggunakan teks atau gambar yang menggiring kesimpulan pembaca untuk menyakini sesuatu. Sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi seringkali diikuti dengan kabar bohong yang beredar dengan teks dangambar yang bias jadi tidak berkaitan dengan peristiwa tersebut. Internet merupakan teknologi media dan informasi yang saat ini menjadi media baru yang banyak digunakan masyarakat sampai ke masyarakat desa. Penggunaan internet sebagai media tidaklah sulit dipelajari masyarakat namun masyarakat memahami isi informasi yang benar atau hal tersebut merupakan isu yang memprovokasi mereka bukan sesuatu yang mudah dipahami masyarakat desa. Media memprovokasi masyarakat dengan berbagai berita hoaks tanpa disadari oleh masyarakat desa.

Dampak yang lain, penggunaan teknologi internet yang dapatdiaksesuntuksemuaumur mengakibatkan berbagai risiko yang bila tidak diantisipasi akan memunculkan berbagai permasalahan baru. Misalnya, penggunaaan facebook, lyne, whastapp bagi remaja sudah memunculkan kecanduan mereka untuk terus berkomunikasi dalam dunia maya sehingga remaja semakin jarang bersosialisasi di masyarakat. Hal ini juga sudah banyak terjadi di masyarakat desa. Permainan game di internet sudah banyak diakses anak-anak desa, akibatnya anak-anak menjadi malas belajar dan kehangatan keluarga mulai tipis.

Untuk itulah kesadaran menggunakan media internet dengan cerdas perlu dibangun. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai pendampingan dan penyuluhan pada masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan melalui berbagai ruang publik yang ada di desa. Masyarakat desa perlu sejak dini disiapkan untuk menggunakan media informasi dan teknologi secara cerdas sehingga manfaat dari media ini akan berdampak untuk memandirikan desa.

Penulis adalah dosen pada Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta.

Buku Jokowinomics, Sebuah Paradigma Kerja dibedah di Ruang Sutopo STPMD APMD Jogja, Selasa (5/12/2017). Kegiatan ini merupakan kerjasama Harian Jogja dan STPMD “APMD” Yogyakarta. Para pembicara adalah Arief Budisusilo (Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia), Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), Muhammad Syafii (Direktur Keuangan Wika Beton), Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), dan Tri Agus Susanto (dosen STPMD “APMD” Yogyakarta), serta Lahyanto Nadie (wartawan Bisnis Indonesia) sebagai moderator.

Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Arief Budisusilo menjelaskan, perjalanan pemerintahan Jokowi yang patut diapresiasi yaitu perekonomian yang stabil, pemangkasan regulasi yang mampu mendorong ekonomi baru, ekspor yang melonjak, serta kepercayaan publik yang baik. Selain kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tidak lagi bercorak Jawa sentris, hal lain yang menarik dari Jokowi adalah gaya kepemimpinan serta komunikasi publiknya yang menarik dan relevan.

“Dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, perilaku publik pun berubah terutama bagi generasi millennial yang tidak suka diceramahi. Sehingga dapat dikatakan model komunikasi zaman now yaitu “show me attitude”. Dan Jokowi telah melakukan itu,” jelas dia.

Namun dari berbagai prestasi yang telah dilakukan Jokowi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi antara lain perubahan lanskap ekonomi, politik serta lambannya transformasi birokrasi. Selain itu minimnya narasi Jokowi sebagai kepala negara juga menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Istilah Jokowinomics, kata dia, bukan tanpa dasar. Mengingat kebijakan Presiden Jokowi lebih banyak pada perbaikan ekonomi. Meski istilah nomics pernah tersemat pada tokoh-tokoh sebelumnya yaitu Widjoyo dan Habibie, namun ia menilai gaungnya lebih besar Jokowi yang dibuktikan dengan paradigma kerjanya dalam mengatur kabinet. Arif mencontohkan, terkait pengembangan Bandara Internasional Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya jarang ada maskapai yang bersedia membuka rute kesana.

Namun Jokowi dengan kebijakannya setengah memaksa agar maskapai plat merah Garuda Indonesia bisa beroperasi, hingga akhirnya sekarang banyak maskapai swasta yang kini berebut membuka rute ke bandara tersebut. Sehingga Danau Toba menjadi ramai pengunjung dan ekonomi masyarakat sekitar terus berkembang. “Pendekatannya sangat pragmatis, taktis, sekarang ekonomi di sekitar Danau Toba itu tumbuh. Jadi kerangkanya bukan lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris,” kata dia.

Direktur Keuangan PT Wika Beton Muhammad Syafii mengatakan, geliat pembangunan infrastruktur tengah gencar dilakukan pemerintah di seluruh pelosok negeri, terutama Jawa Tengah dan DIY. Potensi pembangunan infrastruktur DIY hingga 2019, terdapat empat proyek besar yang dilakukan PT Wika Beton. Keeempat proyek besar itu di antaranya pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja, Pembangunan Lingkar Kota Jogja, dan Pembangunan Jetty di daerah Glagah, Kulonprogo, dan Embung. “Nilainya mencapai Rp7 triliun yang ditargetkan selesai pada 2019, tetapi ini proyek-proyek besar. Sedangkan proyek kecil sangat banyak, salah satunya kami melihat saluran air di DIY masih belum saling tersambung satu sama lain,” ungkap Syafii.

Pembangunan infrastruktur yang semakin menggeliat di Indonesia, terutama Jawa Tengah dan DIY, kata Syafii, masih harus menghadapi kendala material. Kendati kedua wilayah ini memiliki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki potensi material yang cukup baik, tetapi ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan. “Pasir dari Gunung Merapi sangat bagus sekali kualitasnya, sayangnya tidak cukup untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan saat ini. Bahkan, untuk batu tidak bisa sesuai standar yang dibutuhkan untuk pembuatan precast beton, karena menurut istilah geologi termasuk jenis batuan muda,” tambah Syafii.

Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), mengungkapkan kini masyarakat Indonesia telah mulai sadar tentang pentingnya kesehatan. Meski demikian masih ada rumah sakit yang nakal dengan melakukan banyak akal-akalan. Premi yang dibayarkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan tergolong paling rendah di dunia. Dan Indonesia dalam waktu tidak lama capaian masyarakat yang terjanin BPJS Kesehatan kian mendekati 100 persen.

Meski begitu, tambah Bayu, masyarakat sering memercayai berita tak benar seputar BPJS, misalnya tentang sejumlah penyakit yang tak ditanggung dan mengenai gaji direktur BPJS yang setinggi langit. “Orang yang percaya dan ikut menyebarka hoax adalan penderita penyakit kejiwaan,” ujar Bayu disambut tawa sebagian hadirin.

Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), menjelaskan peran dan prestasi Bank BPD DIY yang dipimpinnya. Bank DIY kini tak hanya membiatai proyek di sekitar DIY dan Jawa Tengah, namum merambah ke Jakarta dan Jawa Barat. Proyek yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, yaitu jalan tol Soreang di Kabupaten Bandung juga dibiayai Bank DIY. “Kenapa tak membiayai jalan tol di Jogja? Karena selama ini belum ada rencana,” jelas Bambang.

Selain itu Bank DIY juga memberi edukasi kepada masyarakat bawah yang sering meminjam ke bank plecit atau rentenir. Mereka diajak untuk lebih akrab dengan Bank DIY dan diberikan berbaga kemudahan.
Buku Jokowinomis Sebuah Paradigma Kerja tersebut disambut positif akademisi sebagai respons atas berkembangnya dunia digital yang menggerus bisnis media cetak. “Buku Jokowinomics ini merupakan kreativitas Bisnis Indonesia dalam menjawab bisnis informasi serta merespons perkembangan media online saat ini,” ujar Tri Agus Susanto. (dari berbagai sumber dan Harian Jogja)

Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD ‘APMD’ Yogyakarta Rabu (7/11) mengadakan kegiatan Kuliah Tamu. Tampil sebagai pembicara, direktur Voice of America (VOA) di Indonesia Frans Padak Demon (57). Tema yang dipilih adalah VOA, lembaga berita atau propaganda? Pada kesempatan itu juga disampaikan penawaran beasiswa kepada mahasiswa menjadi seorang internasioanl broadcaster di Washington DC.

Frans, pria asal Flores, merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, yang sejak mahasiswa sudah menjadi wartawan. Ia pernah menjadi wartawan atau redaktur di beberapa media seperti harian Jurnal Ekuin, harian Prioritas, majalah InfoBank, dan MetroTV. Sejak November 2004 Frans bergabung dengan VOA di Washington DC.

VOA adalah badan penyiaran multimedia berlingkup internasional, yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Broadcasting Board of Governors. VOA kini berusia 71 tahun. Dalam sejarah VOA Program Bahasa Indonesia, ternyata pada 1942 pertama kali justru siaran berbahasa Jawa. Penyiar VOA pertama dari Indonesia tersebut adalah Sujono, ia adalah seorang pilot yang sedang belajar di Amerika. Pada 1945 VOA Siaran Indonesia menjadi bagian dari siaran 46 bahasa di seluruh dunia. Namun VOA Indonesia cukup istimewa karena memiliki jumlah pendengar sebanyak 30% dari seluruh pendengan VOA di dunia.

Menurut Farns, kini VOA mempunyai jaringan 460 radio swasta niaga dan 42 stasiun TV di seluruh indonesia. VOA merupakan lembaga milik rakyat Amerika dan pandangannya tak selalu sama dengan pemerintah Amerika. Dalam kasus Perang Teluk yang dikobarkan Presiden George W Bush misalnya, VOA tetap memberitakan demonstrasi rakyat Amerika menentang perang tersebut.

Frans menjelaskan bahwa konten editorial VOA Bahasa Indonesia ditentukan oleh orang Indonesa sendiri. VOA pada mulanya didirikan untuk memberikan informasi mengapa Amerika Serikat harus ikut terlibat Perang Dunia II.
Merurut Frans, berita dan informasi sangat penting dalam dunia yang berkembang sangat cepat saat ini. Tujuan utama dari jurnalisme ialah menyediakan informasi kepada orang untuk mengambil keputusan yang benar. Kalau informasi tidak benar, tentu bisa mengakibatkan sesuatu yang salah, dan dapat mangakibatkan celaka kepada orang banyak.

Frans mengutip Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengenai sembilan elemen jurnalisme. 1, Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran. 2, Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. 3, Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. 4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 5, Jurnalisme menjadi pemantau kekuasaan. 6, Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. 7, Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan 8. Praktisi media harus menyiarkan berita konprehensif dan proporsional. Dan 9, Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka.

“Kalimat pertama VOA, berita mungkin bagus atau jelek namun kami harus menyiarkannya,” kata Frans. VOA, tambahnya, mencerminkan pemikiran yang berimbang, obyektif. Prinsip dasar seorang wartawan, jelas Frans, wartawan yang baik harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik dengan skil, dan punya kemampuan untuk bertanya.

Kepada para mahaiswa STPMD “APMD” Frans menyatakan adanya peluang bekerja di VOA baik di Washington DC maupun di Indonesia. Pekerjaan itu antara lain pekerja kontrak part time, magang, stringer atau kontributor, juga fellowship bekerja di Washington DC selama setahun.

Mengenai fellowship, ada dua orang yang diterima setiap tahun. Peluang selama 1 tahun mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman baru. Biasanya pendaftar berjumlah antara 100 sampai 200 orang. Mereke kemudian diambil 20 untuk diwawancara via telpon. Dari 20 orang tadi, akan diundang ke Jakarta 10 orang untuk diwawancarai langsung dari VOA Indonesia maupun VOA di Washington DC melalui Skype.

Mereka yang diterima umumnya jurnalis yang telah berpengalaman maksimun 3 tahun di dunia berita. Mereka harus menguasai Bahasa Indonesia yang lebih baik daripada Bahasa Inggris, namun kedua-duanya akan lebih baik apabila dikuasai dengan baik. Biasanya mereka yang telah menimba pengalaman di Washington DC selama setahun, kembali ke Indonesia mendapat posisi menarik di berbagai media di tanah air.

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Ade Chandra,S.Sos, M.Si mengatakan, kuliah tamu merupakan agenda rutin minimal tiap semester sekali, untuk memberika wawasan kepada para mahasiswa. Para pembicara yang diundang umumnya dari kalangan praktisi media, pejabat pemerintah, maupun kalanga LSM.

Tri Agus Susanto
Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi
(Informasi ini dimuat di Bernas dan Tribun Jogja)